Berita

Rapat Dengar Pendapat Membahas Alokasi Anggaran Tahun 2025 Para Mitra Kerja Komisi V DPR RI

Jakarta - Senin (9/9) Komisi V DPR RI kembali mengundang para mitra kerjanya BMKG dan BNPP dalam Rapat Dengar Pendapat dengan agenda pembahasan mengenai alokasi anggaran kegiatan tahun 2025 yang nantinya akan disahkan oleh Ketua Komisi V DPR RI.

Rapat yang dihadiri oleh 15 anggota dari 6 fraksi ini dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB.

Kesempatan paparan pertama langsung diberikan Lasarus kepada Sekretaris utama BMKG Dwi Budi Sutrisno. Dalam paparannya Dwi Budi menjelaskan secara singkat perihal arah dan kebijakan strategi BMKG tahun 2025-2029.

Adapun kelima Prioritas Nasional BMKG untuk meningkatkan kapasitas diantaranya :

1. SDM Unggul : BMKG terus berupaya melakukan peningkatan kapasitas dalam rangka mewujudkan BMKG berintegritas, kompeten, professional dan memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan berdaya saing global.
2. Big Data ( Sistem manajemen kualitas dan keberlanjutan) : Peningkatan kualitas dan keberlanjutan serta integrasi data MKG untuk mendukung layanan publik yang prima
3. Inovasi Teknologi : BMKG terus berupaya melakukan pembaruan inovasi digital berbasis rekayasa sosial dan kolaborasi multi helix untuk mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan bangsa dan negara.
4. Organisasi yang modern dan agile : Sebagai sebuah Lembaga yang modern, BMKG terus melakukan transformatif, adaptif, kolaboratif, efektid dan terpecaya untuk mengatasi berbagai tantangan social saat ini dan masa depan
5. Layanan Prima bereputasi global : Dalam perannya sebagai Instansi pelayan informasi publik, BMKG terus meningkatkan layanan data dan informasi MKG yang cepat, tepat, akurat, luas dan mudah dipahami.

Sebagai penutup Dwi Budi menyampaikan kesimpulannya bahwa untuk mengakomodir Program Prioritas Nasional BMKG ke depannya ada beberapa point yang ingin kami sampaikan kepada Komisi V DPR RI diantaranya:

• Masih adanya terdapat backlog anggaran tahun 2025 dari yang di usulkan BMKG
• Berdasarkan KEPPRES nomor 12 tahun 2024 tentang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan Peraturan Kepala BMKG nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan tata kerja BMKG, saat ini terdapat penambahan 1 Eselon yaitu Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca serta 4 unit kerja eselon II
• Berkaitan dengan perihal penambahan Eselon dan unit kerja tersebut, BMKG telah mengusulkan penambahan anggaran yang digunakan untuk penambahan organisasi baru di BMKG, mempertahankan operasional harian, program inovatif (konektivitas pembangunan society 5.0, serta perubahan iklim), ujar Dwi Budi.

Dari hasil paparan BMKG dan BNPP , Komisi V DPR RI sepakat bahwa program dan kegiatan masing - masing Unit Kerja Eselon I pada tahun anggaran 2025 disesuaikan dengan saran, pendapat dan usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN TA 2025 sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.