Jakarta, 22 November 2024 - Menjelang hari libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diadakan oleh kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) untuk koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian persiapan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Pemerintah menyoroti isu-isu yang rawan terjadi pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.
"Isu yang rawan terjadi diantaranya kesiapsiagaan daerah rawan bencana dan waspada bencana hidrometeorologi serta pemulihan infrastruktur, ketersediaan logistik dan kebutuhan pokok daerah terdampak bencana. Selain itu juga membahas kesiapan pos pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan di jalur mudik, kesiapan rest area yang ramah perempuan dan anak, keamanan dan kenyamanan jemaah selama pelaksanaan ibadah natal, ketercukupan dan keamanan transportasi udara, laut dan darat serta rekayasa lalu lintas serta penempatan aparat kemanan di titik-titik rawan kepadatan lalu lintas dan tempat wisata", kata Pratikno.
Dwikorita mengungkapkan potensi bencana hidrometeorologi diprakirakan terjadi bersamaan pada saat arus mudik Nataru 2024-2025. Potensi bencana hidrometeorologi ini dipicu oleh terjadinya seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia ke wilayah Indonesia pada Desember 2024 hingga awal Januari 2025.
Sebagai gambaran, fenomena serupa pernah terjadi pada Januari 2020, yang mengakibatkan banjir besar di Jabodetabek. "Pada Januari 2020 banjir yang terjadi disebabkan oleh seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet. Sekarang ini potensi bencana hidrometeorologi dipicu oleh seruak udara dingin berasal dari dataran tinggi Siberia", ungkap Dwikorita.
Fenomena seruak udara dingin diprediksi akan memberikan dampak signifikan di wilayah barat Indonesia, termasuk Selat Sunda, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Cuaca buruk yang disertai hujan lebat berpotensi menyebabkan gangguan pada jalur mudik dan jalan tol, sebagaimana pernah diidentifikasi oleh Kementerian PUPR.
BMKG menegaskan bahwa mitigasi bencana hidrometeorologi memerlukan dukungan lintas sektor. Meskipun modifikasi cuaca telah dilakukan pada beberapa kejadian sebelumnya, langkah ini saja tidak cukup untuk mengatasi dampak yang lebih luas.
"Koordinasi yang baik sangat penting, terutama dalam pengelolaan drainase, pintu air, penanganan aliran sungai yang dangkal, dan memastikan kesiapan infrastruktur menghadapi potensi banjir," tambahnya.
Kepala BMKG juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta mempersiapkan langkah antisipasi, sembari berharap bahwa intensitas fenomena ini tidak semakin menguat.