Berita

Dukungan BMKG dalam Layanan Informasi Cuaca, Iklim, dan Gempabumi pada Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Jakarta - Selasa (21/11) - Komisi V DPR RI berdasarkan fungsi pengawasannya termasuk evaluasi atas pelaksanaan layanan angkutan Natal dan Tahun baru Kementerian Lembaga kembali mengundang para mitra kerjanya untuk mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan agenda pembahasan kesiapan infrastruktur dan transportasi terkait libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pada rapat ini menyampaikan bahwa peralatan yang dimiliki saat ini telah dilakukan upgrade dengan menggunakan high performance computer yang memiliki resolusi hingga 3 kilometer dalam rangka menunjang kesiapan libur natal 2023 dan tahun baru 2024

Di depan Ketua, wakil Ketua dan para Anggota Komisi V DPR RI, Dwikorita juga menjelaskan bahwa BMKG juga menyediakan akses informasi cuaca terintegrasi untuk jalur transportasi yang bisa diakses dengan mudah dan cepat. Terutama bagi para pilot akses informasi cuaca bisa dilakukan 6 jam sebelum melakukan penerbangan melalui situs INASIAM.Selain untuk penerbangan BMKG juga menyediakan akses informasi di jalur pelayaran melalui situs INAWIS yang digunakan untuk melihat prakiraan cuaca beberapa hari sebelum kejadian gelombang tinggi.

Sedangkan untuk kondisi cuaca di darat BMKG juga menyediakan BMKG SIGNATURE yang memiliki resolusi 3 kilometer di seluruh wilayah Indonesia yang mudah diakses. Pada akhir paparannya beliau menegaskan sebagai langkah mitigasi direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan banjir ROB/pasang surut yang berpotensi terjadi selama periode NATARU;
2. Sebagai langkah mitigasi atau pencegahan resiko bencana Geohidrometeorologi, direkomendasikan:

1. Masyarakat dan stakeholder agar selalu memperhatikan/mewaspadai dan mengupdate perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca iklim gempabumi dan tsunami melalui aplikasi mobile infoBMKG (termasuk informasi Cuaca Jalur Mudik), INAWIS (Informasi Cuaca Maritim), SIAM (Informasi Cuaca Penerbangan); ataupun melalui kanal-kanal yang tersedia, baik melalui Call Center 196, website www.bmkg.go.id, sosial media info BMKG di Instagram dan Youtube;
2. Perlunya penguatan koordinasi dan sinergi antara pihak terkait (Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah/Operator Penerbangan/Operator ofline ataupun digital);

3. BMKG SIAP mendukung kelancaran pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk mewujudkan kelancaran Transportasi Darat yang Inklusif dan Berkelanjutan;
4. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi cuaca, iklim dan gempabumi SELAIN dari sumber resmi BMKG;

Rapat yang berlangsung kurang lebih 3 jam ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi V DPR RI mendukung rencana kebijakan dan operasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraaan angkutan Natal 2023 dan Tahun baru 2024 yang dilakukan Pemerintah dan operator transportasi nasional dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan pelayanan prima kepada masyarakat di semua sektor transportasi baik darat, laut, udara dan kereta api.
2. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan operator transportasi nasional agar dalam penyelenggaraan angkutan natal 2023 dan tahun baru 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan kelaikan operasi (ramp check) sarana dan prasarana di semua moda transportasi termasuk penerapan Standar Pelayanan Minimum;
2. Melakukan tindakan preventif keselamatan dan kelancaran pada titik - titik krusial dan daerah wisata, termasuk pada perlintasan sebidang;
3. Mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket dan delay management;
4. Mempercepat penyelesaian preservasi di ruas jalan nasional dan tol;
5. Memastikan skema penguraian kemacetan dengan melakukan sinergi bersama pemerintah daerah setempat;
6. Meningkatkan diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam mengantisipasi cuaca ekstrim;
7. Memastikan kesiapan personil dan peralatan untuk mengantisipasi kecelakaan dan potensi bencana;

3. Komisi V DPR RI akan mengadakan rapat lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait berkenaan dengan penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL)