Berita

Di Markas PBB, BMKG Sebut Sistem Peringatan Dini Bukan Sekadar Sirine

SIARAN PERS

New York, Amerika Serikat (20 September 2023) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang juga sebagai Permanent Representatif Indonesia untuk Organisasi Meteorologi Dunia - Dwikorita Karnawati, menyebut sistem peringatan dini harus ditanamkan dengan cara dan pengetahuan yang mudah dimengerti, juga relevan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sebuah sistem peringatan dini bencana dapat terwujud, jika "kesenjangan" pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam bertindak meresponse cepat dan tepat terhadap peringatan tersebut semakin kecil.

Hal tersebut disampaikan Dwikorita dalam Diskusi Panel bersama beberapa Pembicara Tokoh Dunia, yaitu Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO) - Prof. Petteri Taalas, Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) - Mami Mizutori, dan Chief Sustainability Officer Google - Kate Brandt,dengan tema "Early Warning, Early Action" di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kota New York, Amerika Serikat.

"Indonesia memiliki banyak sekali ancaman bencana alam, dengan jumlah populasi yang mencapai 275 juta orang, kami (BMKG-red) berupaya membangun sistem peringatan dini yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mempersempit kesenjangan dalam mendapatkan akses untuk keselamatan mereka," ungkapnya di New York, Rabu (20/9/2023).

Dwikorita mengatakan, sistem peringatan dini bukan sebatas penyebaran informasi atau sirine dengan suara yang keras. Namun menurut Dwikorita, sebuah sistem peringatan dini yang efektif dan handal harus didukung oleh pemahaman masyarakat akan risiko bencana yang dihadapi serta cara penyelamatan diri secara mandiri, cepat dan tepat, dilengkapi dengan sistem deteksi dini berdasarkan monitoring secara sistematis - berkelanjutan dan prediksi akurat terhadap perkembangan fenomena bahaya oleh lembaga yang berwenang, diperkuat dengan sistem komunikasi dan diseminasi informasi peringatan yang juga dituntut secara cepat, tepat dan akurat, serta upaya berkelanjutan untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam merespon peringatan tersebut secara cepat dan tepat.

"Pekerjaan rumah terbesar Indonesia dan banyak negara adalah memastikan masyarakat dan seluruh pihak paham dan mengerti bahaya apa yang mengancam mereka, dan selanjutnya mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk penyelamatan diri, jika sewaktu-waktu terjadi bencana," imbuhnya.

Hal ini, kata Dwikorita, memperlihatkan bahwa literasi, edukasi dan advokasi kebencanaan harus diberikan terus menerus secara berkelanjutan kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait, ternasuk pula Pimpinan Daerah, para Pemegang Kebijakan dan Pihak Swasta. Dari sisi komunikasi, lanjut dia, peringatan dini tersebut harus disebarluaskan secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terancam bencana, dengan isi pesan dan instruksi yang jelas serta mudah dipahami untuk segera ditindaklanjuti dengan aksi yang cepat dan tepat.

"Tantangan terkait komunikasi adalah putusnya jaringan komunikasi di daerah bencana, hal ini perlu perhatian khusus, yakni dengan menyediakan saluran komunikasi berbasis satelit. Dengan begitu alur komunikasi tetap berjalan dengan lancar meskipun terjadi kerusakan infrastruktur karena bencana," tuturnya.

Dwikorita menekankan, perlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama membangun sistem peringatan dini yang handal dan resilien. Pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat terkait bencana dan multi - bencana, tambah dia, dapat semakin memperkuat keberhasilan sistem peringatan dini yang dibangun pemerintah.

Diskusi Panel tersebut merupakan bagian dari Agenda Pertemuan Puncak Iklim - (Climate Summit) yang diselenggarakan secara pararel dengan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (UN General Assembly).

Hadir pula dalam Climate Summit tersebut Plt. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sophaheluwakan yang juga mendukung misi BMKG untuk menyiapkan tindak lanjut dari Climate Summit tersebut ke dalam Program Organisasi Meteorologi Dunia untuk Agenda Gender Conference, serta Program World Water Council untuk Agenda 10th World Water Forum, yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia tahun 2024 yang akan datang. (*)

Biro Hukum dan Organisasi
Bagian Hubungan Masyarakat

Instagram : @infoBMKG
Twitter : @infoBMKG @InfoHumasBMKG
Facebook : InfoBMKG