Berita

Meningkatkan Kemampuan Pengelola Keuangan Negara Lebih Baik, BMKG Gelar Bimtek Sakti

Jakarta - Upaya BMKG untuk menuju pengelolaan Keuangan yang lebih baik terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan Renstra BMKG Tahun 2020 - 2024 harus segera menata organisasi BMKG menuju organisasi yang Modern, Agile, Creatif dan Smart, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan stakeholder dan masyarakat luas baik nasional maupun internasional.

Melalui Biro Umum dan SDM BMKG mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI Tahun 2021 bersinergitas dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV & KPPN_KPH Khusus Pinjaman dan Hibah Jakarta.

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pengelola Keuangan berupa Bimbingan Teknis yang berlangsung selama 2 hari (26-27 Nov) di Hotel Grand Orchardz jakarta diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari PPK dan Staf PPK Satker Sekretariat Utama BMKG (baik sumber dana APBN maupun sumber dana pinjaman hibah luar negeri), Satker Mandiri, Stamet Kemayoran dan Stmar Tanjung Priok.

Kepala Biro Umum Dan SDM Petrus Demon sili mewakili Sekretaris Utama BMKG berkesempatan membuka jalannya kegiatan yang merupakan langkah awal dari rencana implementasi secara penuh aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja dibawah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada tahun 2022 mendatang, Jumat (26/11).

"Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah Aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker SESTAMA - BMKG dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran", Ujar Petrus dalam sambutannya.

menurut Petrus, Aplikasi SAKTI dikembangkan sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara agar pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan perkembangan teknologi modern.

Lebih lanjut, Aplikasi SAKTI dikembangkan dengan mempertimbangkan kaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara yang modern merekomendasikan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu (Integrated Financial Management Information System atau IFMIS).

Selain itu APLIKASI SAKTI merupakan Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) tahun 2014 sebagai perwujudan penerapan IFMIS pada sisi Bendahara Umum Negara sekaligus milestone modernisasi sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia, papar Petrus.

Petrus juga Menjelaskan manfaat APLIKASI SAKTI antara lain :

1. Memudahkan dalam operasional pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif. Satu aplikasi SAKTI untuk satu siklus keuangan negara mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan.
2. Efisiensi sumber daya, baik sumber daya keuangan (anggaran) maupun non keuangan.
3. Memudahkan dalam konsolidasi data APBN K/L yang lebih cepat. Transaksi bersifat real time dan seluruh pengguna SAKTI pada seluruh tingkatan organisasi mengakses database yang sama.
4. Meningkatan kualitas laporan keuangan K/L. Penggunaan basis akuntansi akrual pada SAKTI meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan dan konsisten sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Memulihkan dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Roll out SAKTI tahun 2021 pada seluruh K/L akan menjadi sebuah momentum untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah yang sempat terkena imbas pandemi COVID-19 sehingga layanan pemerintah semakin mudah diakses dari mana pun.

Ia berharap melalui Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pengelola Keuangan (Bimbingan Teknis Aplikasi Sakti TA. 2021) mendapatkan pengetahuan dan informasi yang lebih komprehensif mengenai APLIKASI SAKTI dari narasumber yang kita hadirkan dari KPPN JAKARTA IV & KPPN_KPH Khusus Pinjaman dan Hibah Jakarta , sehingga Aplikasi SAKTI dapat kita implementasikan secara baik dan benar di lingkungan Satker Sekretariat Utama BMKG Maupun Di Seluruh Satker BMKG.

Pada kegiatan ini turut dihadiri Kepala KPPN Jakarta IV, Kepala KPPN _KPH (Khusus Pinjaman dan Hibah) Jakarta, Inspektur BMKG, Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG.