Berita

Tanggapan BMKG Soal Tsunami di Pandeglang

Jakarta, (5/4). Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari ini, terdapat pemberitaan di beberapa media massa mengenai adanya kajian potensi tsunami yang akan terjadi di Pandeglang setinggi lebih dari 50 m oleh seorang peneliti. Terkait hal tersebut, BMKG memberikan pandangan atau tanggapan terkait pemberitaan yang dinilai cukup menarik menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat pada Kamis kemarin.

Berdasarkan UU No.31 tahun 2009, BMKG diberikan wewenang dan mandat untuk melakukan obseravasi, analisa, dan diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Oleh karena itu, BMKG perlu menyampaikan potensi tsunami di Pandeglang seperti yang ada di dalam pemberitaan akhir-akhir ini, seperti yang diutarakan Kepala BMKG, Dr. Dwikorita Karnawati, P. hd melalui sambungan teleconference yang saat itu berada di Papua.

Menurtunya, hasil kajian potensi tsunami di Pandeglang merupakan modeling yang perlu divalidasi dan dikaji serta perlu menggunakan data-data yang valid. "Informasi itu hanya digunakan sebagai langkah untuk melakukan mitigasi bencana, imbuh Dwikorita. Karena itu, Dwikorita pun meminta masyarakat untuk arif dalam memahami informasi kegempaan dan tsunami, khususnya apabila informasi tersebut masih berupa kajian awal yang belum teruji.

Hal senada pun diungkapkan oleh Deputi Bidang Geofisika, Dr. Ir. Muhammad Sadly, M. Eng yang saat itu pun sedang mendampingi kepala BMKG di Papua. Sadly menuturkan bahwa pada hasil kajian potensi tsunami di Pendeglang ini, peneliti sebenarnya tidak melakukan prediksi tapi mencoba mengungkapkan potensi yang masih perlu dikaji lebih lanjut dengan data ilmiah.

Dalam hal ini, menurutnya peneliti tidak menyebutkan kapan akan terjadi, seperti yang kita ketahui bahwa gempa bumi hingga saat ini belum dapat diprediksi sehingga masyarakat diharapkan harap tenang.

Di tempat yang berbeda, Sekretaris Utama, Drs. Untung Merdijanto, M. Si mengutarakan bahwa "kapan? Tentu belum bisa memastikan karena belum ada alata yang bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa bumi. Tetapi tentunya kami selalu melakukan kajian ilmiah untuk melihat potensi yang ada.

"Yang paling penting adalah perlu adanya mitigasi yang perlu kita siapkan sejak awal, meskipun belum detail kajiannya," sambung Untung saat memberikan keterangan pers di Kantor BMKG kamis pagi.

Kepala Pusat Seimologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda waktu, Dr. Jaya Murjaya, M. Si dengan hal yang senada pun mengutarakan hingga saat belum ada alat yang mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi dan berapa kekuatannya secara akurat. Begitu juga dengan tsunami. Hanya saja potensi itu bisa saja diketahui melalui penelitian.

Jaya mengaku belum bisa mengungkapkan seberapa valid prediksi gempa dan tsunami 57 meter di Pandeglang. Menurutnya penelitian dilakukan itu sangat tergantung metodenya.

"Setiap model ada kelebihan dan kekurangannya, kalau kita masukkan dengan parameter yang berbeda akan keluar dengan hasil yang berbeda, jadi jika harus dikatakan seberapa validnya? Harus diuji dengan model-model lainnya dan jika pertanyaannya seberapa besar? Tertentu harus diuji dengan model-model yang lain," pungkasnya.

BMKG sudah mengeluarkan peta potensi kerawanan tsunami sejak 2001, bahkan sebelum tsunami Aceh terjadi," Ujar jaya Murjaya.

Jaya menambahkan, daerah yang berpotensi rawan tsunami yaitu sepanjang pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, selatan Nusa Tenggara, utara Nusa Tenggara. Selain itu juga di utara Papua, pantai timur Manado dan Maluku, pantai utara Sulawesi serta pulau-pulau kecil di Kepulauan Ambon.

"Sampai saat ini saya rasa masih sesuai, kami evaluasi peta itu sejak 2001 sampai sekarang," tambah dia.

"BMKG akan akan terus melakukan monitoring aktivitas gema bumi di Indonesia termasuk potensi tsunami dari setiap gempa kuat yang terjadi, dan segera akan memeberikan informasi dengan cepat kurang dari 5 menit melalui berbagai moda komunikasi (sms, website, sosmed, dan aplikasi info BMKG.," tegasnya.

BMKG akan terus aktif dalam memberikan edukasi terkait mitigasi gempa bumi dan tsunami kepada stakeholder, masyarakat, dan media untuk mendukung pengurangan risiko bencana," tutupnya.