Berita

Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Lingkungan BBMKG Wilayah II, Wujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Clean, Clear, dan Qualified

Bandung - Balai Besar MKG Wilayah II menggelar Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021. Kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 17-20 Januari 2022 ini dilaksanakan untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Keuangan, serta meningkatkan keahlian dan kemampuan personil/petugas SAIBA dan SIMAK BMN, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Mengusung tema "Melalui Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 yang Akuntabel dan Berkualitas Kita Pertahankan Opini WTP", kegiatan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari Kepala UPT dan petugas SAIBA dan SIMAK BMN di lingkungan BBMKG Wilayah II, instruktur dari kantor BMKG Pusat, serta supervisor dari DJPB dan DJKN Kementerian Keuangan.

Pembukaan rapat rekonsiliasi dihadiri dan dibuka oleh Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi BMKG, Muhamad Sadly. Dalam sambutannya, Sadly menekankan target untuk kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan TA 2021. Untuk itu, ia meminta pelaku Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan beretika sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021.

"Kita berharap agar mampu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok untuk mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Clear, Clean, and Qualified demi menjaga keselamatan dan memajukan kesejahteraan bangsa," ujarnya.

Sadly melanjutkan, tahun 2022 merupakan tahun tantangan bagi BMKG untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan penyerapan anggaran APBN BMKG yang akan mendukung prioritas Pembangunan Nasional serta Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip serta etika pengadaan barang dan jasa.

Deputi Inskalrekjarkom tersebut mengajak jajaran BMKG tetap bekerja keras dan bersungguh sungguh serta berupaya mempertahankan capaian atas opini BPK RI di tahun-tahun mendatang.

"Penting saya sampaikan bahwa bukan capaian WTP tersebut yang menjadi tujuan utama kita, namun yang lebih utama adalah bentuk pertanggungjawaban kepada bangsa dan negara atas kepercayaan pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang diamanatkan kepada kita," tutup Sadly.