Berita

Rapat Pendahuluan Pembahasan RKA-K/L dan RKP 2018

Jakarta- Kepala BMKG, Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng didampingi oleh Sekretaris Utama BMKG, Dr. Widada Sulistya, DEA, Deputi Bidang Meteorologi, DR. Yunus Subagyo Swarinoto, M.Si, Deputi Bidang Klimatologi, Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo, M.Sc, Deputi Bidang Geofisika, Dr. Ir. Muhamad Sadly, M.Eng serta Deputi Bidang Inkalrekjarkom, Drs. Untung Merdijanto, M.Si serta beberapa pejabat Eselon 2, 3 dan 4 BMKG, menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan (5/7). Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BMKG, Kementrian Perhubungan dan BNPP untuk melakukan pembahasan pendahuluan mengenai RKA-K/L dan RKP 2018.

Dalam uraiannya saat RDP, KBMKG menyampaikan bahwa:

1. Untuk TA.2018 BMKG mengusulkan anggaran sesuai RENSTRA 2015-2019 sebesar Rp 2,697 Triliun dan mendapat Pagu Indikatif TA.2018 sebesar Rp 1,702 Triliun, sehingga terdapat backlog sebesar Rp 994,5 Milyar;
2. Berdasarkan Dokumen Trilateral Meeting RKP 2018 (KEMENKEU RI, BAPPENAS dan BMKG), Pagu Indikatif TA. 2018 mengalami Pergeseran Antar Program Dengan Pagu Tetap, yaitu pergeseran Rupiah Murni dari Program PPMKG ke Program DMPTL sebesar 45,794 Milyar;
3. BMKG mendukung 2 Program Prioritas Nasional - PN Tahun 2018 yaitu : a). Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata (Pemasangan LLWAS di 2 Bandara ) dan b). Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman (Pemasangan AWOS di 30 Bandara);
4. Total backlog anggaran dalam 4 tahun terakhir (2015 sd 2018), sebesar Rp 2,768 Triliun.

Setelah mendengarkan semua uraian dari Mitra Kerja dan melakukan tanya jawab, Ketua Komisi V DPR RI akhirnya membacakan beberapa kesimpulan diantaranya adalah Komisi V DPR RI memahami Pagu Indikatif BMKG Tahun 2018 sesuai dengan Surat Bersama KEMENKEU RI dan Menteri PPN / Kepala BAPPENAS sebesar Rp 1,702 Triliun terdapat backlog, oleh karena itu Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan Pagu Indikatif Tahun 2018 BMKG untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

Selain itu Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk menyesuaikan Alokasi Anggaran Belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA K/L APBN Tahun 2018 berdasarkan usulan dan pendapat Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan aspirasi daerah.

Komisi V DPR RI menyatakan sepakat dengan BMKG untuk melakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program masing-masing Eselon I dalam RAPBN Tahun anggaran 2018 dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya. Komisi V DPR RI juga meminta BMKG untuk meningkatkan pola komunikasi dan kerjasama kemitraan dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, keamanan dan kelancaran pelayanan transportasi nasional.