Berita

RAKORNAS 2016 `Otomatisasi Peralatan Tingkatkan Kualitas Data MKG`

Jakarta, (26/4), Hari ini, Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari 26 April hingga 29 April 2016 dengan mengusung tema `Otomatisasi Peralatan Guna Meningkatkan Kualitas Data Dalam Rangka Peningkatan Layanan Informasi MKG.` Tema tersebut dipilih karena kunci dari layanan informasi MKG terletak pada Data.

Tujuan dilakukan rakornas adalah untuk Melakukan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program pusat-daerah; Mengevaluasi pelaksanaan operasional dan anggaran tahun 2015; Melakukan monitoring pelaksanaan operasiional dan anggaran tahun 2016; Melakukan penyusunan program dan anggaran tahun 2017.

Kepala BMKG, Dr. Andi Eka Sakya, M. Eng dalam sambutannya mengutarakan bahwa saat ini BMKG bergerak menuju organisasi modern yang berkelas dunia dengan bantuan kemajuan ICT (Information Communication and Telecommunication) dan otomatisasi yang merupakan dasar bagi pelaksanaan menuju organisasi modern berkelas dunia. Oleh karena itu, BMKG telah menetapkan bahwa tahun 2016 sebagai Tahun Data.

Sementara itu, untuk tujuan jangka panjang BMKG telah melakukan persiapan untuk menghadapi penerapan Global Air Navigation Program pada Tahun 2028 dan penerapan WMO Integrated Global Observation System (WIGOS) 2040, yang saat ini sedang memasuki tahap pre-operational phase.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemerintah memiliki tema rencana kerja, yang tertuang dalam tema Pembangunan Nasional Tahun 2017 adalah `Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah. `.

`Guna mendukung prioritas nasional tersebut, pada tahun 2017 BMKG memperoleh rancangan Pagu Indikatif sebesar Rp. 1.7 Trilyun. Anggaran tersebut telah mengalami kenaikan sebesar sekitar 11 % dibanding anggaran 2016. Namun besaran tersebut belum memadai untuk memenuhi tuntutan perkembangan layanan informasi cuaca, iklim dan gempa dalam rangka mendukung prioritas nasional, `tutur Andi Eka.

Sementara itu, saat memberikan sambutan Menteri Perhubungan RI melemparkan canda, Ia mengatakan ` esensi petugas BMKG itu apa? itu adalah juru bicaranya Tuhan, prakiraan cuaca, penyebaran asap erupsi gunung merapi, jadi pak andi ini adalah sebagai Korlap Juru biacaranya Yang Mahakuasa.`

Lebih lanjut, Ia mengharapkan dengan adanya UPT BMKG di daerah dapat mendukung instansi BMKG menjadi lebih baik.

`Saya sebagai Menteri mendorong peremajaan bagi para pegawai BMKG yang memasuki masa purna tugas. Kalau nasional ada moratorium, saya katakan kepada pak Presiden,`BMKG dan Petugas operasional di perhubungan tidak bisa, kalau misalnya pemerintah ingin mengembangkan infrastruktur, kalau dimoratorium habis,`lanjut Jonan.

BMKG memiliki tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Agenda Prioritas Nasional terkait - utamanya - pada Prioritas Agenda nomor tujuh, yaitu `Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik`. Dari Prioritas Agenda tersebut, terdapat Sub agenda ketahanan pangan, ketahanan energi, kebencanaan dan restorasi maritim.

BMKG ke depannya diharapkan untuk terus mendukung Kementerian Perhubungan RI untuk mensukseskan Program Transportasi Nasional dengan memberikan dukungan berupa informasi cuaca dan iklim untuk konektivitas antar wilayah.

Kegiatan Rakornas ini merupakan puncak proses perencanaan program dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya, dan telah didahului oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Rapat Kerja Nasional di dalam lingkungan BMKG.

Pada Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur dan Sestama LEMHANAS, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ketua Komisi V DPR-RI, seluruh Kepala Balai Besar Wilayah I-V, seluruh UPT BMKG di seluruh wilayah Indonesia dan Para Pejabat Eselon I, II, III, serta IV Kantor Pusat BMKG ini, dan pada kesempatan ini Menteri Perhubungan RI menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 3 UPT berprestasi.

Untuk meningkatkan kinerja dan sekaligus melakukan konsolidasi penertiban kerja, serta mengimplementasikan Reformasi Birokrasi, BMKG melakukan penilaian terhadap semua Koordinator Propinsi di seluruh Indonesia yang berjumlah 33.