Berita

Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan I dan II

Jakarta - Jumat (18/9), Pusdiklat BMKG menyelenggarakan Pelatihan Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan I dan II Tahun 2020 Secara Online yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 28 September 2020. Pelatihan ini diadakan via virtual lewat aplikasi zoom cloud meeting. Sebanyak 70 peserta dari seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan ini. Laporan Okupasi Pejabat Pembuatan Komitmen Online angkat I dan II tersebut dibacakan oleh Drs. Maman Sudarisman.

Sambutan sekaligus membuka acara pelatihan Okupasi Pejabat Pembuatan Komitmen Online Angkatan I dan II Tahun 2020 dibuka secara resmi yang diwakili oleh Kepala Biro Umum dan SDM BMKG Petrus Demon Sili, S.IP. M.Si. Beliau mengucapkan selamat datang kepada peserta yang berasal dari UPTB BMKG dari Seluruh Indonesia beliau sangat mengapresiasi semangat para peserta walapun kegiatan ini dilakukan secara online.

Pada sambutannya beliau menyampaikan tentang peranan APBN terutama pada sektor publik yang semakin tampak signifikan. Hal itu dapat terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada sektor publik atau masyarakat. Oleh karena itu agar fungsi APBN dapat berjalan secara optimal maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara cermat dan sistematis dalam mendorong percepatan realisasi pembangunan peningkatan fungsi kontrol guna menghindarkan dan tindakan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Untuk melaksanakan pengelolaan anggaran yang baik dan benar serta tepat sasaran, Petrus juga menyampaikan agar pengelola anggaran dan para pihak yang bertanggung jawab pada proses pengadaan barang dan jasa baik dari rencana belanja, penentuan spesifikasi barang, pembuat kontrak, pengandaan barang jasa sampai pembayaran penggandaan barang jasa membutuhkan aparat negara yang baik dan profesional dan bekerja berdasarkan azas pemerintahan yang baik Good government dalam penyelenggraan negara, pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan dengan profesional terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Menurutnya, salah satu tolak ukur akuntabilitas pengelolaan sistem anggaran, pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta proses pengadaan barang dan jasa di instasi pemerintahan adalah hasil pemerikasaan laporan keuangan BMKG oleh badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia, paparnya.

lebih lanjut, Tepat 5 tahun terakhir BMKG memperoleh hasil opini wajar tanpa pengecualian PTP sebagai hasil berbagai upaya rekonsiliasi yang dilakukan disegala lini sekaligus menggambarkan peningkatan pemahaman atas urgentsi penyelenggraan keuangan yang tertib dan aman, prestasi ini tidak lepas dari peran strategis para PPK. Dalam hal ini beliau mengucapkan terimakasih kepada para PPK yang sudah bekerja keras dan berdedikasi. Dan beliau berharap agar ditahun berikutnya prestasi ini tetap bisa dipertahankan.

Terbentuknya pemerintahan yang baik Good Government dan pemerintaan yang bersih Clean Government sungguh tidak lepas dari dedikasi para pengelola keuangan negara dan para pihak yang bertanggung jawab terhadap penghargaan barang dan jasa dalam menjalankan amanah sesuai kopetensi dalam mendorong akuntabilitas kementrian lembaga melalui upaya standarisasi kopetensi. Pemerintah menerbitkan peraturan mentri keuangan BMK No50/PMK.05/2018 dengan standar kopetensi kerja khusus SKK bagi kuasa pengguna anggaran KPA pejabat pembuat komitmen BPK dan pejabat pendatangan surat perintah membayar PPSPM, jelasnya.

Menutup sambutannya Petrus Demonsili berharap melalui kegiatan ini dapat mewujudkan kualitas sumberdaya aperatur profesional yang mampu menjalakan tanggung jawab untuk mencapai sasaran stategis organisasi BMKG. Dan kepada peserta yang mengikuti acara ini dalam pelaksanaan pelatihan ini menjadi salah satu upaya signifikan BMKG dalam membentuk Government kebersihan dan keberhasilan para peserta.