Berita

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan "Zero Victims"

Jakarta, (13/9) - Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) melakukan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Implementasi SAKIP tahun 2021 di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hari ini. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kali ini dilakukan secara virtual sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Evaluasi Pelaksanaan RB merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Jadwal Evaluasi Pelaksanaan RB dilingkungan BMKG di bagi dalam 5 (lima) unit sampel / kelas yang terdiri dari Sekretariat Utama dan Inspektorat (RB Pusat), Kedeputian Bidang Instrumentasi kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Kedeputian Bidang Meteorologi, Kedeputian Bidang Klimatologi dan kedeputian Bidang Geofisika.

Sekretaris Utama BMKG, Ir. Dwi Budi Sutrisno, M.Sc berkesempatan membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Implementasi SAKIP tahun 2021 pada unit sampel Sekretaris Utama dan Inspektorat. Turut dihadiri oleh Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Taskforce SAKIP, serta Tim Pelaksana RB di Lingkungan Sekretaris Utama BMKG. Sedangkan Tim Evaluasi Kemenpan RB dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, Bapak Averrouce, didampingi oleh Bapak Aan Syaiful Ambia dan Bapak Alif Fajar.

Tujuan dari Kegiatan Evaluasi ini adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Diharapkan BMKG dapat meningkatkan pelayanan dalam memberikan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kepada publik sehingga bisa mewujudkan "Zero Victims" (tidak ada korban) di setiap terjadinya Bencana Hidrometeorologi.

Selain itu, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Mohamad Muslihhuddin, SH, MH juga menyambut baik dengan adanya Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Implementasi SAKIP 2021. ini merupakan kesempatan pertama beliau di BMKG sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan BMKG, sehingga beliau berharap semua unit kerja dapat menjaga integrasi, harmonisasi dan kolaborasi dalam evaluasi Pelaksanaan RB kali ini.

Di akhir sesi evaluasi, Delapan Kelompok Kerja (POKJA) Reformasi Birokrasi BMKG terdiri dari Pokja Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik juga berkesempatan melakukan wawancara dan tanya jawab dengan Tim Verifikasi lapangan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB terkait masing-masing tugas POKJA.