Berita

BMKG Hadiri RDP dengan Komisi V DPR-RI, Bahas RKA K/L 2023

Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati beserta jajaran Pejabat Tinggi Madya BMKG menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Komisi V DPR RI bersama dengan Basarnas (BNPP) yang berlangsung pada Selasa, (31/05). Adapun pembahasan terkait pendahuluan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA K/L) dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023 yang disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dwikorita memaparkan beberapa poin penting terkait tema RKP tahun 2023, yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dilanjutkan dengan arah kebijakan pemerintah yang didukung oleh BMKG khususnya pada Pembangunan Rendah Karbon, Transmisi Energi & Respon terhadap Perubahan Iklim dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

"Peran penting BMKG dalam mendukung Prioritas Nasional No. 6 berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon," ujar Dwikorita

Dalam pemaparannya, ia juga menyinggung arah kebijakan pembangunan BMKG untuk tahun 2023. Pertama, mengoptimalkan big data, Al Implementation Smart Intelligence Information System 5.0. "5.0 ini berbeda dengan 4.0, tidak hanya berdasarkan digital, namun terintegrasi dengan keterlibatan masyarakat. Antara lain melalui respon-respon, baik secara langsung maupun crowd atau digital," jelasnya.

Kedua, peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan dan inovasi yang tidak pernah berakhir. Ketiga, pengembangan SDM unggul. Keempat, menyeimbangkan tugas dan tanggung jawab Unit Pusat dan Daerah.

Menurut Dwikorita, kebijakan keempat inilah yang perlu diperhatikan karena nyaris belum pernah dilakukan, "Jadi lebih memberdayakan daerah, stasiun-stasiun di daerah, serta pengadaan yang transparan, bersih dan berkualitas," lanjutnya.

Dalam rapat ini Komisi V DPR RI bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sepakat untuk menyesuaikan alokasi anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan yang berskala nasional.