Berita

BMKG Tandatangani Penetapan Update PETA NKRI 2017

Jakarta - Jumat (14/7), BMKG yang diwakili Deputi Bidang Meteorologi Dr. Yunus S. Swarinoto, M.Si menandatangani Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat.

Penandatanganan penetapan pembaruan peta NKRI dilakukan oleh 21 perwakilan Kementerian / Lembaga terkait, yaitu Kemenko Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, TNI - AL, Pusat Hidrografi & Oceanografi TNI - AL, POLRI, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial, LIPI, BPPT dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Update Peta tersebut merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak oktober 2016 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman dan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, khususnya tim perunding perbatasan maritim Indonesia. Selain itu, pembahasan juga melibatkan berbagai Pakar di Bidang Hukum Laut Internasional dan Batas Maritim.

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017, terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan yang didasarkan kepada perkembangan hukum internasional, seperti hasil putusan mahkamah arbitrasi internasional atas sengketa laut china selatan antara Fhilipina dan Tiongkok. Putusan Mahkamah dimaksud memuat penjelasan rinci hukum internasional terkait status berbagai fitur maritim di dalam penetapan batas maritim suatu Negara, sehingga di pandang perlu menyempurnakan beberapa posisi batas maritim Indonesia.

Selain itu, di dalam peta terbaru juga dilakukan penyempurnaan sebagai akibat perkembangan terbaru proses penetapan batas maritim Indonesia dengan Negara tetangga, yaitu dengan Singapura terkait penetapan batas batas laut wilayah di bagian timur selat Singapura, dan dengan Fhilipina terkait penetapan batas zona ekonomi ekslusif. Peta ini juga memuat hasil pembaharuan atas penamaan nama laut sesuai data yang sudah ada dan berbagai sumber data peta laut yang digunakan.

Kemenko Bidang Kemaritiman, bersama-sama Kementerian/Lembaga terkait akan melakukan diseminasi peta terbaru ini secara luas. Diharapkan peta terbaru akan langsung menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan pengelolaan laut Indonesia, khususnya terkait dengan penegakan hukum di laut dan pengelolaan sumber daya kelautan. Selain itu, peta ini juga diharapkan dapat menjadi bahan ajar pada seluruh tingkatan Pendidikan di Indonesia.