Berita

Bimbingan Teknis SAKIP

Jakarta - Jumat (4/2) Biro Perencanaan BMKG menyelenggarakan kegiatan secara online Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Utama Dwi Budi Sutrisno, M.Sc yang dalam sambutannya menyampaikan Bimtek ini sebagai salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan menerapkan SAKIP. Sistem manajemen kinerja pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Lebih lanjut Dwi Budi menyampaikan Kementerian PANRB saat ini telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.

Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Hasil evaluasi atas AKIP BMKG ditahun 2020 atas laporan kinerja 2019 (sebagai catatan hasil evaluasi tahun 2021 atas laporan kinerja 2020 masih dalam proses penilaian Kemenpan RB) menunjukkan bahwa BMKG memperoleh nilai 73,13 atau masuk dalam kategori Predikat "BB".

Infrastruktur pembangun SAKIP kini sudah mulai berbenah khususnya di lingkup BMKG, Biro Perencanaan melalui Bagian Pemantauan dan Evaluasi telah mengembangkan aplikasi e-Kinerja BMKG (https://ekinerja.bmkg.go.id) sebagai sarana memonitor dan mengevaluasi atas capaian kinerja secara berkala di tiap unit kerja di tiap bulan.

Diharapkan dengan adanya aplikasi e-kinerja ini Pimpinan juga dapat ikut dalam memonitoring dan mengevaluasi dari kinerja yang dilaporkan. Kemudian hasil monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai komponen dalam pemberian reward and punishment serta pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan kedepan, tutur Dwi Budi menutup sambutannya.